|
|
PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, angkat bicara terkait
pernyataan Sekdaprov Riau yang menyatakan Pemprov Riau tahun ini akan membangun
dua gedung tower untuk komplek perkantoran terpadu di Jalan Cut Nyak Dien
Pekanbaru.
Katanya, bangunan megah itu akan dianggarkan multi years, dua
tahun anggaran, yakni di 2022 dan 2023.
Kepada wartawan , Kamis (20/1/2022), Hardianto mengatakan, untuk
pembangunan fisik secara multiyears, harus ada dua dasar, yakni Perda
multiyears dan MoU antara Pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Riau.
"Dua - duanya sampai detik ini belum pernah kita lakukan.
Namanya perencanaan itu boleh - boleh saja, namun perencanaan tentunya berbasis
anggaran. Sampai detik ini, kita kalau bicara multiyears belum ada dalam
pembicaraa apapun. Entah kalau ada aturan baru yang membolehkan multiyears itu
bisa dilakukan tanpa dasar hukum Perda atau MoU," kata Hardianto.
Ia mengatakan, jika berbicara perencanaan tidak menjadi masalah,
dan nanti akan disesuaikan dengan anggaran di APBD Riau, mampu atau tidak.
Disinggung mengenai apakah memang pembangunan fisik tower
tersebut masuk di APBD 2022, Hardianto kembali menegaskan tidak masuk.
"Setahu saya, yang namanya pembangunan fisik tower tidak
ada kalau berbicara multiyears. Karena untuk multiyears wajib itu dua hal tadi,
Perda dan MoU," ulangnya.
"Memang (dalam pembahasan APBD Riau 2022), disampaikan
rencana, kalau DED silahkan saja, tapi kalau multiyears tak ada. Tapi sekali
lagi, bicara anggaran kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,"
cakapnya lagi.
Ditanya mengenai apakah pembangunan gedung tersebut termasuk
prioritas, Hardianto mengatakan tergantung apakah hal itu memang masuk dalam
visi misi gubernur. Namun, meski prioritas, Hardianto mengatakan masih banyak
hal prioritas lain, tapi semua terkait dengan konsekuensi pembiayaan.
"Jadi itu nanti akan kita kaji," tukasnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemprov Riau tahun ini akan
membangun dua bangunan tower untuk komplek perkantoran terpadu di Jalan Cut
Nyak Dien Pekanbaru, yang dianggarkan multi years dua tahun anggaran, 2022 dan
2023.
Karena kawasan perkantoran itu dibangun menyatu dengan kantor
Gubernur Riau saat ini, maka akan ada pembebasan lahan yang mengakibatkan
beberapa kantor dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dirobohkan.
Empat kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bakal
dirobohkan itu yakni kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Inspektorat
Riau, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, dan Dinas
Pendidikan (Disdik) Riau.
Karena akan dirobohkan empat kantor itu untuk sementara akan
dipindahkan, lokasi pemindahan sudah ditentukan pemerintah setempat.
Diperkirakan pada Februari keempat instansi tersebut sudah pindah semua.
Sekretaris Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, SF Hariyanto
mengatakan, jika pihaknya sudah menyiapkan beberapa gedung untuk relokasi
kantor sementara empat OPD tersebut.
"Kita sudah ada lokasi-lokasi pemindahan OPD-OPD yang
terdampak terhadap kawasan perkantoran Pemprov Riau, dan kita sepakati
kemungkinan pada Bulan Februari sudah pindah semua," kata SF Hariyanto
kepada wartawan, Rabu (19/1/2022).
Disinggung soal anggaran pembangunan dua tower tersebut, SF
Hariyanto menyatakan dianggarkan multi years dua tahun anggaran 2022 dan 2023.
"Pembangunannya tahun 2022 ini sudah mulai kita lakukan.
Anggarannya multi years, tapi berapa anggaran yang dibutuhkan masih dihitung.
Tapi Alhamdulillah rencana kita ini sudah mendapat dukungan dari DPRD
Riau," tutupnya.
0 Komentar