PKS Kritik Desain Istana Negara IKN: Serahkan kepada Ahlinya

Harianwarta1.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian mengkritisi rancangan desain final Istana Negara di ibu kota negara (IKN) yang dirancang oleh seniman patung.

Menurutnya, rancangan Istana Negara di IKN seharusnya dirancang oleh orang yang ahli dalam merancang bangunan.

"Saya rasa itu diserahkan kepada ahlinya, kalau tidak diserahkan kepada ahlinya berpotensi tidak sesuai," kata Pipin kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/1).

Namun begitu, ia menolak mengomentari lebih lanjut soal desain Istana Negara di IKN. Pipin menegaskan, partainya tetap menolak rencana pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Menurutnya, perpindahan IKN harus dilakukan dengan menggelar referendum lebih dahulu. Pipin berkata, pemindahan IKN tidak boleh dilakukan hanya karena kepentingan segelintir orang.

"Kami menegaskan perpindahan IKN karena menjadi concern seluruh rakyat Indonesia, maka harus dilakukan referendum supaya setiap warga negara didengarkan suaranya," ucapnya.

"Jangan karena kepentingan segelintir orang IKN ini dipindahkan, perlu dipikirkan opsi referendum untuk mendengar suara masyarakat secara luas," sambung Pipin.

Dia juga mengingatkan bahwa praktik perpindahan IKN di berbagai negara telah menimbulkan ketergantungan negara terkait pada negara lain dalam hal pemberian utang.

Menurutnya, situasi tersebut mengancam kedaulatan negara. Pipin pun menyatakan, pemindahan IKN tidak tepat dilakukan di tengah kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

"Praktik di berbagai negara, IKN pindah menyebabkan ketergantungan negara asing yang memberikan utang kepada negara tersebut sehingga kedaulatan negara terancam. Pemindahan IKN [tidak tepat dilakukan] ketika kondisi ekonomi sehat sekarang di saat utang negara kita besar mendekati Rp7.000 triliun," katanya.

Sebelumnya, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) menyatakan pembangunan Istana Negara dalam desain IKN baru harus memenuhi kriteria keamanan, keselamatan, kenyamanan, kemudahan, dan kesehatan.

Rancangan desain final Istana Negara saat ini dirancang oleh seniman patung I Nyoman Nuarta. Desain itu disebut sudah mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo setelah mengalami delapan kali revisi. Desain istana terpilih menyerupai burung garuda, posisi gedung berada di atas bukit dengan ketinggian 88 MDPL dan tinggi sayap garuda mencapai 170 meter.

Ketua IAI Nasional Georgius Budi Yulianto mengatakan kriteria bangunan publik tak hanya mengandalkan bentuk dan estetika. Bangunan publik harus memenuhi kriteria lainnya mulai dari keamanan hingga kesehatan bangunan.

Kriteria tersebut bisa dipenuhi oleh seorang arsitek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Arsitek dan PP Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6/2017.

"Dalam berpraktik, menurut hukum, kata Arsitek itu adalah seseorang yang berpraktik arsitek, teregistrasi dan berlisensi, dengan demikian maka desain arsitektur yang merupakan produk praktik profesi arsitek pun berkonsekuensi hukum. Penanggung jawab karya arsitektur, tidak hanya yang berhak atau sekedar mampu, tapi siapa yang wajib bertanggung jawab," kata Budi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/1).