|
|
PEKANBARU - Tingginya harga minyak goreng yang membuat masyarakat
kelas bawah menjerit mendapat sorotan serius dari Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) Provinsi Riau.
Wakil Ketua Bidang Infokom DPW PPP Riau, Zulkarnain Kadir
mengatakan, bahwa pihaknya prihatin dengan apa yang terjadi saat ini. Dimana
Riau merupakan lumbung sawit, namun kenyataannya harga minyak goreng begitu
mahal.
"Dan parahnya, kenaikan itu juga diikuti dengan yang lain.
Sembako naik, telur naik, yang lain naik, jadi berpengaruh naik. Nah, juga
berimbas karena minyak naik, pisang goreng pun naik," kata Zulkarnain,
Kamis (13/1/2022).
Untuk itu, PPP meminta agar pemerintah memberi solusi akan hal
ini dan transparan kepada masyarakat.
"Kan bisa disubsidi, bisa diadakan operasi pasar, harus
turun lah ke masyarakat, dengar suara rakyat. Karena saat ini emak - emak
mengeluh. Dengar lah permasalaham yang ada di masyarakat. Cari jalan
keluarnya," tukasnya.
Diberitakan wartawan sebelumnya, stok
sembilan bahan pokok (sembako) di Provinsi Riau dipastikan aman sampai 2 bulan
ke depan. Meski aman, namun sebagian sembako seperti minyak goreng mengalami
kenaikan harga cukup tinggi.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Provinsi Riau, M Taufiq OH melalui Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri,
Lisda mengakui memang untuk harga minyak goreng mengalami kenaikan, dan itu
terjadi merata di seluruh Indonesia.
"Namun kenaikan minyak goreng ini sudah ada kontrol dari
program pemerintah pusat berupa subsidi minyak goreng 11 juta liter ke seluruh
Indonesia. Itu untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak goreng,"
katanya, Rabu (12/1/2022).
Lisda menyampaikan, dari 11 juta liter minyak goreng subsidi
pemerintah, Provinsi Riau mendapat kuota sebanyak 9 ribu liter. Ribuan liter
minyak goreng tersebut disalurkan melalui ritel modren, seperti Alfamart dan
Indomaret.
"Subsidi minyak goreng 9 ribu liter itu disalurkan ke ritel
modern, Alfamart dan Indomaret. Karena pemerintah pusat mengintruksikan
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Jadi minyak itu dipasarkan di
situ, tidak di pasar-pasar tradisional. Sebab kalau di pasar-pasar, dikhawatirkan
harga sulit dikontrol karena pedagang akan mengambil untung lagi,"
terangnya.
Lisda mengatakan, bahwa 9 ribu liter minyak goreng dengan harga
Rp14 ribu per liter tersebut sudah didistribusikan sejak 20 Desember 2021, dan
pada 31 Desember 2021 sudah disetop.
"Kemarin laporan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri itu
distribusinya seluruh Indonesia baru 30 persen, karena waktunya mepet. Makanya
kita menunggu regulasi lagi dari pusat, karena saat ini harga minyak goreng
masih tinggi. Apalagi saat ini harga sawit naik lagi, tentu harga minyak goreng
akan naik," ujarnya.
Disinggung soal program Pemprov Riau seperti pasar murah untuk
menekan tingginya harga minyak goreng, Lisda menyatakan untuk pasar murah
bisanya dilakukan menjelang hari besar keagamaan nasional, yang direncanakan
pada Maret mendatang.
"Kalau dalam waktu dekat tidak ada, karena program itu
sudah dialokasikan untuk menyambut hari keagamaan nasional. Tapi kita mendorong
agar Bulog dan distributor-distributor barang pokok bisa menggelar operasi
pasar murah untuk menekan tingginya harga minyak goreng," tukasnya.
0 Komentar