BAGANSIAPIAPI -
Komisi A DPRD Rohil bidang pemerintahan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP)
dengan Dinas Kesehatan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BKPSDM), Senin (17/1/2022), guna menampung aspirasi tenaga honorer
kesehatan.
Dalam RDP tersebut turut diikuti puluhan perwakilan honorer
dari tenaga kesehatan yang datang dari perwakilan seluruh Puskesmas se
Kabupaten Rohil.
Ketua Komisi A DPRD Rohil, Raly A Harahap mengatakan bahwa
sebagai bentuk respon terhadap apa yang tenaga honorer kesehatan ini sampaikan,
Komisi A optimis dan semangat untuk memperjuangkan hak-hak mereka khususnya
permohonan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di
lingkungan honorer Dinas Kesehatan, Rohil.
Raly mengaku yakin dan percaya upaya-upaya ini mempunyai
peran dengan dengan alasan, seperti badan legislatif harus punya standarisasi
untuk memperjuangkan ke Kemenkes dan Kemenpan.
Dia juga menyarankan, bahwa kabupaten harus membuat standar
apakah honor-honor yang sudah punya pengabdian di atas 17 tahun diangkat
menjadi ASN.
"Nanti kita akan berdialog dengan Dinkes untuk membuat
satu regulasi standar untuk pengajuan agar bisa menyelamatkan honorer yang
sudah bekerja di atas 10 tahun," kata Raly.
Karena menurutnya, memang bahwa yang ekstra bekerja ini
adalah honorer dari pada ASN. "Ayo kita berangkat sama-sama ke sana,
berjuang bersama-sama apa hasilnya nanti kita lihat bersama," ajak politisi
Partai Nasdem ini.
Perwakilan honorer Sri dari Puskesmas Simpang Kanan
menyampaikan, dirinya berharap dan bermohon jika bisa perjuangan ini tidak
hanya P3K, namun honorer kesehatan bisa menjadi ASN. "Saya sudah bekerja
15 tahun. Soal gaji memang sangat tidak cukup. Kami honorer mengharapkan
kenaikan gaji dan kesejahteraan tentunya," ujar Sri.
Sementara itu rekan seprofesinya Burhanuddin dari Puskemas
Panipahan menyebutkan, bahwa tahun lalu ada penerimaan tenaga P3K guru, maka
pihaknya juga ingin ada pengangkatan tenaga P3K dari kesehatan. Pasalnya,
tenaga kesehatan merupakan garda terdepan, apalagi pada masa pandemi ini.
"Untuk gaji, jika APBD Rohil memadai untuk kenaikan
gaji kami sangat berharap bisa dinaikkan, namun jika kondisi keuangan daerah tidak
cukup untuk itu apa boleh buat. Kami hanya berharap itu, ada peluang bagi kami
untuk menjadi ASN," pungkasnya.
0 Komentar