ROHUL - DPRD Kabupaten Rokan Hulu bakal merombak susunan Alat
Kelengkapan Dewan (AKD). Mungkinkah drama kembali mewarnai penyusunan AKD
seperti tahun 2019 lalu, dimana saat itu 3 fraksi dengan jumlah kursi terbesar
di DPRD Rohul seperti Gerindra, Golkar dan PAN harus gigit jari karena tidak
mendapatkan posisi strategis pada alat kelengkapan.
Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra kepada wartawan,
membenarkan akan adanya "kocok ulang" pada AKD mengingat masa jabatan
AKD saat ini sudah mencapai 2,5 tahun.
"Kurang lebih di bulan Maret, DPRD akan melakukan
pergeseran AKD sesuai amanah undang-undang," cakap Wanda, Jumat
(21/1/2022).
Menurut Wanda, meskipun baru akan dilakukan pada bulan Maret,
namun masing-masing Fraksi di DPRD Rohul sudah mulai menjalin komunikasi politik.
Meski demikian, politisi muda asal Partai Gerindra tersebut belum mau memberi
keterangan rinci fraksi-fraksi mana saja yang sudah membangun koalisi dalam
penyusunan AKD tersebut.
"Meski belum diagendakan, namun penyusunan AKD ini wajib
dilaksanakan 2,5 tahun. Dan tentunya teman-teman di fraksi dan pengurus partai
politik pemilik kursi di DPRD sudah menjalin komunikasi dengan fraksi
lainnya," ujar Pria yang akrab disapa Bunga BW itu.
Lobi-lobi politik, cakap Wanda, bakal sangat menentukan dalam
penyusunan komposisi AKD di DPRD Rohul karena dalam penyusunan AKD tetap akan
ditentukan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau jika tidak tercapai
kesepakatan bisa saja dilakukan vooting.
Disinggung lobi-lobi politik yang dilakukan Fraksi Gerindra agar
tidak "kecolongan" lagi seperti pada penyusunan AKD pada tahun 2019
silam, Wanda menyatakan membangun komunikasi politik merupakan gawe dari ketua
fraksi dan juga pengurus partai. Wanda menyatakan seluruh anggota Fraksi
Gerindra mempercayakan sepenuhnya urusan lobi-lobi politik ini kepada Ketua
Fraksi Partai Gerindra yang juga Sekjen Partai Gerindra Abdul Halim.
"Membangun komunikasi politik antar fraksi ini adalah
gawenya ketua fraksi. Kami yakin ketua fraksi kami yang juga Sekjen Gerindra
ini mampu membangun komunikasi politik yang konstruktif dalam penyusunan AKD
ini nantinya," tuturnya.
Sedikit mereview, pada tahun 2019 penyusunan AKD di DPRD Rohul
sempat memanas. Dimana 3 fraksi yang memiliki kursi terbesar di DPRD seperti
Gerindra, PAN dan Golkar tidak mendapatkan posisi strategis di AKD, meskipun
sebelumnya mereka mengklaim sudah berkoalisi dengan PDIP.
Sidang Paripurna AKD juga sempat deadlock dikarenakan 3 anggota
fraksi tersebut memilih meninggalkan sidang paripurna. Namun, sidang tetap
dilanjutkan dengan pengesahan susunan AKD karena paripurna memenuhi kuorum yang
dihadiri anggota fraksi dari Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi Membangun Nurani
Bangsa (MNB) dan Plus PDIP yang mendapatkan posisi Ketua Komisi IV.
Drama politik tersebut juga sempat menyebabkan eskalasi politik
di gedung dewan memanas. Agar tidak terulang, Wanda mengimbau kepada seluruh
anggota DPRD Rohul agar tetap mengedepankan harmonisasi di lembaga.
"Dinamika politik itu biasa, tetapi kondusifitas lembaga
adalah yang paling utama. Bagaimanapun juga AKD ini tugasnya adalah membantu
pimpinan menjalankan tugas fungsi kelembagaan, melakukan kontrol terhadap
pemerintah. Pembuatan perda dan budgeting," tegasnya.
Wanda menambahkan, "kocok ulang" AKD ini bukanlah
sebuah masalah, tetapi adalah sebuah hal yang wajib dilakukan dan harus
mengutamakan kondusifitas dan kerja-kerja untuk masyarakat di atas
segala-galanya.***
0 Komentar