|
|
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas
Perkebunan (Disbun) Riau mulai tahun ini akan fokus melakukan pembinaan
pengelolaan karet di lima daerah yang merupakan klaster karet.
Kelima daerah itu yakni, Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Rokan
Hilir, Indragiri Hulu dan Pelalawan. Upaya tersebut dilakukan meningkatkan
nilai tambah bagi petani karet di lima daerah tersebut.
Kepala Disbun Provinsi Riau, Zulfadli didampingi Sekretaris Disbun,
Supriadi mengatakan, untuk melakukan pembinaan kelima daerah itu, pihaknya akan
menerapkan apa yang telah dilakukan di Kabupaten Kuansing.
"Untuk karet sebenarnya kita sudah ada rool model
pengelolaan karet mulai dari hulu sampai ke hilir di Kabupaten Kuansing. Dimana
di Kuansing untuk hulunya itu sudah ada Asosiasi Petani Karet Kuantan Singingi
(Apkarkusi). Asosiasi inilah yang melakukan pembinaan petani karet, dan
melakukan pengelolaan karet skala kecil. Pembinaan yang dilakukan mulai dari
kualitas dan budidaya karet bersama Disbun Riau," kata Zulfadli kepada wartawan,
Selasa (24/1/2022).
Karena itu, kedepan pihaknya berharap lima daerah klaster karet
tersebut juga bisa melakukan modifikasi apa yang sudah dibuat Kuansing. Karena
banyak keuntungan yang diperoleh petani jika sudah ada kelembagaan.
"Setelah kelembagaannya sudah terbentuk, kita berharap 5
daerah itu bisa sampai tahap memproduksi. Sebab di Kuansing itu mereka sudah
bisa melakukan hilirisasi karet, yakni vulkanisir ban mobil dan motor, dan
produksi lainnya yang berbahan karet. Makanya mulai tahun ini dan tahun depan
kita akan melangkah melakukan pembinaan pengelolaan karet kepada kabupaten
lainnya, yang potensi karetnya cukup besar," paparnya.
Lebih lanjut Zulfadli menjelaskan, banyak keuntungan dengan
adanya kelembagaan kelompok tani. Dimana harga karet bisa stabil, dan tingkat
perekonomian masyarakat bisa lebih baik. Sebab untuk harga bisa lebih tinggi
dibanding tidak adanya kelembagaan petani karet.
"Bahkan selisinya mencapai Rp3.000 per kilogram (Kg) lebih.
Kalau biasanya harga hanya Rp8.000 per Kg, dengan adanya kelembagaan harga
karet bisa mencapai Rp12.000 per Kg. Tentu dari harga saja petani sudah
diuntungkan, belum lagi bahan olahan karet (bokar), maka petani bisa mendapat
nilai tambah," sebutnya.
Untuk tahun ini, sebut Zulfadli, pihaknya akan fokus melakukan
pembinaan pengolaan karet di Kabupaten Kampar, sebab di Kampar potensi karet
masih cukup besar. Pembinaan dilakukan secara bertahap, dimana mulai pembinaan
kelembagaan.
"Pembinaan kita lakukan bertahap, karena akan kita mulai
dari kelembagaan sampai dengan terpenuhi peralatan dan pembuatan gudang. Jadi
kita menyentuh sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan kita,"
terangnya.
Setelah itu, tambah Zulfadli, kemudian pihaknya akan fokus
melakukan pembinaan hilirisasi karet tersebut. Hilirisasi dibangun untuk
meningkatkan daya tambah bagi petani karet. Karena dari bokarnya petani sudah
mendapat nilai lebih, kemudian ditambah lagi hasil pengelolaan keret itu
sendiri, tentu ini akan meningkatkan perekonomian petani.
"Itu semua untuk meningkatkan daya saing daerah sesuai visi
misi Gubernur Riau, maka kedepan kita akan fokus masalah hilirisasi komoditi
unggulan Riau. Hilirisasi yang dilakukan juga harus bersentuhan langsung dengan
masyarakat luas," jelasnya.
"Kemudian untuk hilirisasinya sudah ada bantuan dari pusat,
provinsi dan kabupaten. Untuk pembangunan gudang sampai peralatan sudah kita
bantu melalui sumber pendaan tersebut. Insya Allah tahun ini seluruh peralatan
yang dibutuhkan Apkarkusi sudah lengkap,"
0 Komentar