MERANTI - Massa kembali berunjuk rasa di Kantor Bupati Kepulauan
Meranti, Selasa (11/1/2022). Salah satu tuntutan mereka adalah meminta Polda
Riau mengusut tuntas persoalan penimbunan sampah di bibir pantai Desa Mekong,
Tebingtinggi Barat.
Ketua Umum Laskar Muda Melayu Riau, Jefrizal, dalam orasinya
menyampaikan beberapa tuntutan. Isu yang mereka bawa saat aksi adalah menolak
tenaga honorer dirumahkan, menolak penerapan one way di Selatpanjang yang
dianggap sebagai program nyeleneh, menolak pembelian mobil mewah dan menolak adanya
pembayaran gaji terhadap tenaga ahli yang terkesan siluman.
Selain itu, massa juga meminta Polda Riau mengusut tuntas
persoalan penimbunan sampah di bibir pantai Desa Mekong. "Kita minta Polda
Riau tak masuk angin. Usut tuntas persoalan penimbunan sampah di bibir pantai
Mekong," kata Jefrizal ketika diwawancara.
Jefrizal mendesak Bupati Adil membatalkan rencana mengevaluasi
tenaga non PNS. "Banyak kebijakan nyeleneh yang harus kita lawan.
Mengganti pejabat tanpa pertimbangan matang, berdampak pada pelayanan. Seperti
di Capil, kini pelayanan tak maksimal," ujarnya.
Saat aksi, massa juga membawa dua buah papan yang diukir
berbentuk nisan. Di nisan itu, diikat kain putih dan ditempel kertas yang ada
gambar Bupati Adil dan Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah.
"Nisan ini menunjukkan betapa matinya pemerintahan di
daerah kita," teriak Jefrizal.
Massa aksi yang sebelumnya tertahan di Jalan Dorak, diizinkan
masuk ke halaman kantor bupati. Di halaman kantor, massa dihadang petugas
Kepolisian dan Satpol PP. Sempat terjadi dorong-dorongan karena Jefrizal dan
kawan-kawan memaksa ingin masuk ke dalam kantor bupati. Massa ingin menyerahkan
langsung papan berbentuk nisan itu ke pejabat yang ada di sana.
Usai menyerahkan papan berbentuk nisan ke pejabat di kantor bupati,
belasan pengunjuk rasa bergeser ke Kantor DPRD Kepulauan Meranti. Di sana,
mereka kembali menyerahkan papan berbentuk nisan yang satunya lagi, dan
diterima Plt Sekwan Hambali.
"Kami menilai bupati dan DPRD telah berkonspirasi. DPRD tak
ada giginya lagi, takut sama bupati, takut uang pokir dan aspirasinya
diapa-apakan bupati," tuding Jefrizal.
Tak hanya menyampaikan sikap, massa juga menandatangani petisi
mosi tak percaya terhadap bupati dan mendesak kembalikan Meranti ke daerah
Bengkalis.
Massa juga sempat berdoa kepada Allah SWT agar melunakkan hati
Bupati Adil yang dianggap keras, sekeras batu.
Untuk persoalan penimbunan sampah di Pantai Mekong, dilakukan
oleh Dinas Lingkungan Hidup. Saat itu, disebut sebagai upaya mengatasi abrasi
di sana.
Akibat penimbunan sampah ini, Yayasan Anak Rimba Indonesia
(Arimbi) melaporkan Bupati Adil ke Polda Riau. Akhir tahun 2021, anggota dari
Polda juga dikabarkan telah turun ke lokasi penimbunan sampah. Namun, hingga
saat ini, belum ada kejelasan dari persoalan penimbunan sampah ini.
Sejak kebijakan itu diberlakukan, sudah tiga kali massa
menggelar aksi menolak evaluasi terhadap tenaga honorer. Massa meminta Bupati
Adil membatalkan rencana evaluasi terhadap tenaga non PNS.
Tiga kali massa menggelar aksi, tidak berhasil bertemu dengan
Bupati Adil. Sebab, pada saat aksi tanggal 3 Januari 2022, Bupati Adil sedang
berada di Pekanbaru menghadiri acara serah terima jabatan Kapolda Riau. Pada
aksi tanggal 10 Januari 2022, Bupati Adil juga di Pekanbaru karena ada
pertemuan dengan pihak BRK. Kemudian, pada aksi ketiga tanggal 11 Januari 2022,
Bupati Adil juga masih di Pekanbaru.
Rupanya, menurut Bupati Adil, pasca aksi pertama, dia sudah
membuka diri untuk beraudiensi dengan Jefrizal dan kawan-kawan. Hanya saja,
mengingat ruang kerjanya tidak besar, dia hanya bisa menerima 10 orang.
Keinginan bupati ini ditolak Jefrizal.
"Saya mau beraudiensi, dia (Jefrizal) mau ramai masuk
ruangan kerja saya, mana muat. Ruangan itu kecil, kalau mereka masuk ramai,
saya yang keluar," ujar Bupati Adil.
Bupati Adil mengaku masih memiliki beberapa agenda kerja di luar
daerah. Besok, Rabu (12/1/2022) dia akan ke Dumai untuk melakukan MoU dengan
pihak RSUD Dumai dan pihak PLN. Kemudian, Kamis (13/1/2022), Bupati Adil
bersama 10 OPD akan ke BPKP untuk meminta pendampingan dalam melaksanakan
kegiatan.
"Kalau cepat siap di BPKP, saya langsung kembali ke
Selatpanjang," ucapnya.
0 Komentar