|
|
PEKANBARU - Capaian kinerja APBN 2021 di Provinsi Riau menunjukkan
angka yang menggembirakan.
Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
(DJPb) Provinsi Riau, Ismed Saputra, Ahad (16/1/2022). Ia mengatakan untuk
realisasi pendapatan negara di Riau mencapai Rp30,08 triliun.
Pendapatan negara ini terdiri dari realisasi penerimaan
perpajakan mencapai Rp16,92 triliun. Penerimaan cukai Rp263,44 miliar, bea
masuk Rp159,57 miliar, bea keluar Rp12 triliun, dan PNBP Rp986,14 miliar.
"Khusus realisasi penerimaan perpajakan tercapai 102,8 %
melebihi dari target APBN 2021 yaitu 16,468 triliun, dengan pertumbuhan
dibandingkan tahun 2020 sebesar 19,36%. Hal ini dipengaruhi oleh membaiknya
penerimaan pajak dari mayoritas sektor utama penyumbang penerimaan pajak, yang
diikuti pemanfaatan stimulus perpajakan yang tinggi," ujar Ismed, Ahad
(16/1/2022).
Sementara itu, untuk kinerja penerimaan cukai sebagai dampak
kebijakan tarif cukai hasil tembakau, efektivitas pengawasan, serta peningkatan
aktivitas ekspor dan impor. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) didukung
meningkatnya harga komoditas (minyak mentah, minerba, CPO) serta membaiknya
layanan PNBP K/L seiring meningkatnya aktivitas masyarakat.
Lalu, realisasi belanja negara di Provinsi Riau mencapai Rp30,09
triliun, sejalan dengan strategi kebijakan APBN yang bersifat countercyclical
yang diambil Pemerintah untuk menangani munculnya varian delta pada paruh kedua
tahun 2021 serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah
berlangsungnya dampak pandemi Covid-19.
"Realisasi belanja Pemerintah Pusat di Riau mencapai Rp7,73
triliun atau 96,37%, terdiri dari realisasi belanja pegawai Rp3,14 triliun,
belanja barang Rp2,76 triliun, belanja modal Rp1,8 triliun, dan belanja sosial
Rp24,65 miliar," cakapnya.
Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi realisasi tersebut
antara lain peningkatan pagu belanja K/L untuk mendukung penanganan Covid-19
dan berbagai program pemulihan ekonomi nasional (PC PEN) di bidang kesehatan,
perlindungan sosial, sektoral K/L dan juga bantuan pelaku UMKM.
Kemudian, untuk realisasi TKDD tahun 2021 pada Provinsi Riau
mencapai Rp24,25 Triliun (116,41%), dengan Kabupaten Bengkalis merupakan pemda
dengan tingkat realisasi TKDD tertinggi yaitu 153,36%, sedangkan Kabupaten
Kuantan Singingi merupakan pemda dengan tingkat realisasi TKDD terendah yaitu
101,30%.
"Capaian realisasi TKDD tahun 2021 pemda lingkup Provinsi
Riau semuanya di atas 100% karena rata-rata Dana DBH realisasinya di atas
100%," sebut Ismed.
Lalu, untuk realisasi DAK fisik seluruh pemda lingkup Provinsi
Riau mencapai Rp1,49 Triliun atau 88,96% dari pagu sebesar Rp1,51 Triliun.
Kabupaten Rokan Hulu merupakan pemda dengan tingkat penyaluran DAK Fisik
tertinggi yaitu 93,46%.
"Sementara Pemprov Riau yang tingkat penyalurannya terendah
yaitu 82,30%," pungkasnya.
0 Komentar