ROHUL - Belum genap sebulan dilantik sebagai Direktur Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD) Rokan Hulu, dr Zuldi Afki, telah membuat berbagai gebrakan
khususnya dalam melakukan penyehatan keuangan RSUD yang dibebani utang.
Pasca dilantik, pria yang kini masih menjabat Ketua Ikatan
Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Rokan Hulu itu, diwarisi utang sebesar Rp9,58
miliar. Utang tersebut mempengaruhi secara langsung kualitas pelayanan di rumah
sakit milik Pemkab Rohul itu.
Salah satu utang yang sangat mempengaruhi layanan rumah sakit
adalah menumpuknya utang obat kepada distributor. Di tahun 2021, utang obat
RSUD Rohul mencapai Rp3,84 Miliar. Bahkan beberapa distributor sempat
menghentikan pasokan obat ke RSUD sehingga pasien terpaksa harus membeli obat
ke apotik luar dikarenakan obat tidak tersedia di apotek RSUD.
"Untuk menstabilkan pasokan obat manajemen mengambil
kebijakan memprioritaskan pembayaran utang obat sehingga pasokan obat ke
depannya bisa kembali lancar. Pembayaran seluruh utang obat ini sudah kita
lakukan pada akhir tahun 2021 lalu," cakap Direktur RSUD Rohul dr. Zuldi
Afki kepada wartawan, Rabu (12/1/2022).
Tidak hanya menyelesaikan persoalan utang obat, Zuldi juga
membuat kebijakan baru terkait pengadaan obat di RSUD. Ia menyatakan, pengadaan
obat di RSUD ke depannya akan didasarkan pada Epedimiologi dan pola penyakit
yang paling banyak ditangani RSUD.
"Sekarang kita lagi susun Rencana Bisnis Anggaran
(RBA)-nya, jadi ke depan pengadaan obat itu akan lebih efisien dan efektif
terutama obat-obat yang sifatnya prinsipal, tidak ada lagi obat untuk penyakit
yang jarang ditangani namun stok obatnya banyak, namun untuk obat-obat yang
banyak dibutuhkan malah tidak tersedia," jelasnya.
Selain utang obat, manajemen RSUD Rohul juga telah menyelesaikan
pembayaran utang Bahan Habis Pakai (BHP) sebesar Rp2,25 miliar. Diharapkan
dengan telah terbayarnya utang, pasokan obat dan BHP sebagai alat penunjang
pelayanan di rumah sakit dapat kembali lancar dan tidak sampai mengganggu
pelayanan.
Tidak hanya itu, manajemen juga sudah menyelesaikan utang jasa
medis kepada dokter dan tenaga kesehatan di RSUD Rohul senilai Rp3,48 miliar.
Pembayaran hak bagi tenaga kesehatan ini diharapkan mampu mengangkat moril
tenaga medis, akibat mandeknya pembayaran jasa medis.
Perbaikan komunikasi antara manajemen dan pelayanan khususnya
tenaga medis juga makin diperkuat, hal ini penting agar keluhan yang dihadapi
bidang pelayanan bisa segera direspon dan ditindaklanjuti oleh manajemen.
Lebih lanjut, Zuldi menyatakan tugas selanjutnya yang saat ini
tengah ia lakukan adalah mempercepat penyusunan Peraturan Rumah Sakit
(hospitals by law) yang nantinya menjadi acuan bagi seluruh karyawan rumah
sakit dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa,
sehingga mereka bisa nyaman bekerja serta tidak takut melanggar aturan hukum.
"Jadi sekarang yang lagi kita gesa adalah penyiapan
peraturan rumah sakit. Termasuk regulasi pengadaan barang dan jasa dan
aturan-aturan yang belum ada turunannya dari perpres untuk segera selesai di
Januari ini dan Alhamdulillah kita dibantu ULP Inspektorat dalam merumuskan
regulasi," harapnya.
Kemudian, kedepan yang juga akan dibenahi adalah pelayanan
dengan memperbaiki sistem dan mekanisme pelayanan yang selama ini seringkali
dikeluhkan warga, khususnya pelayanan loket pendaftaran dan rekam medik yang
selama ini prosesnya lama.
"Kita ingin pelayanan di rumah sakit khususnya poli itu
respon time. Makanya ke depan pendaftaran itu akan kita buat sistem informasi
yang terintegrasi antara rekam medik dan loket pelayanan, bahkan rencana kita
kedepan masyarakat yang ingin berobat bisa mendaftar di rumah," ujarnya
Diharapkan dengan pembenahan pelayanan ini, kualitas layanan
RSUD akan makin bermutu sehingga profit Rumah Sakit akan terus meningkatkan.
"Setelah layanan membaik, maka ke depannya kita juga
memperbaiki pola tarif yang sudah 7 tahun tidak pernah direvisi sehingga rumah
sakit ini akan semakin sehat," tutupnya.
0 Komentar