Anggota DPRD Minta Satgas Pangan Polda Riau Pantau Penjualan Minyak Goreng Bersubdisi

 

 

PEKANBARU - Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Riau, Sugianto meminta Satgas Pangan Polda Riau untuk melakukan pengecekan terhadap retail-retail yang menjual minyak goreng bersubsidi seharga Rp14 ribu per liter yang mulai dijual hari ini, Rabu (19/1/2022). Ia juga meminta melakukan penindakan terhadap oknum yang mengambil keuntungan dalam sektor perminyakan tersebut.

"Mereka akan punya alasan, mereka bilang kalau yang dijualnya stok lama, jadi harga Rp14 ribu per liter tidak berlaku di retail tersebut. Pendistribusian tidak merata, ditambah lagi ada permainan harga, jadi kita harapkan semua stakeholder dapat bekerjasama," kata Sugianto kepada wartawan, Rabu (19/1/2022).

Seperti diketahui, Pemerintah Pusat telah menetapkan harga minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter mulai berlaku hari ini, Rabu (19/1/2022) pukul 00.00 WIB. Untuk saat ini minyak goreng bersubsidi hanya dijual di toko retail seperti Alfamart dan Indomaret. Khusus untuk pasar tradisional diberi waktu penyesuaian selambat-lambatnya satu minggu dari tanggal pemberlakuan.

Politisi PKB tersebut menilai pendistribusian minyak goreng bersubsidi semestinya dimulai dari pasar tradisional bukan toko retail.

Sugianto mengatakan, perlu adanya pendataan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sugianto mengatakan Pemprov dan dinas terkait harus jeli dalam membuatkan kebijakan.

"Harus ada operasi pasar ke pasar-pasar tradisional, kalau menunggu seminggu lagi, ya stoknya sudah habislah," kata Sugianto.

Mengingat bahwa Provinsi Riau merupakan salah satu daerah penghasil sumber daya pangan, namun tidak memiliki lumbung agar menjaga ketahanan pangan dan menstabilkan harga, politisi PKB itu mengatakan hal tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah.

"Isunya nanti akan ada kenaikan harga beras juga. Di Siak, Rohul, dan Rohil, rata-rata ketika panen malah pedagang dari luar Riau yang datang, alhasil kita tidak bisa menstabilkan harga," ujarnya.

Ditegaskan Sugianto, Pemerintah Provinsi agar benar-benar melakukan pemantauan dan pendistribusian secara merata dan menyentuh pasar tradisional.

"Masyarakat Riau itu tidak hanya di perkotaan, itu harus didistribusikan hingga ke masyarakat bawah. Makanya saya bilang ada kongkalikong, saya tidak setuju kebijakan seperti itu, itu namanya kita memberikan promosi gratis terhadap retail modern," tukasnya.